by

NU Larang Penyebutan Kafir bagi Nonmuslim

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima surat kesepakatan hasil musyawarah dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (1/3). (55)

Musyawaran Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Banjar, Jabar resmi berakhir, Jumat (1/3).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menyampaikan sejumlah rekomendasi komisi-komisi hasil rapat pleno Munas Ulama. Munas melahirkan lima rekomendasi, salah satunya tidak menyebut kafir kepada nonmuslim. Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Jateng, utusan Komisi Maudluiyyah dari PWNU Jateng, M Faeshol Muzammil mengatakan, semua hasil munas tentu juga telah disepakati PWNU Jateng. Namun, pihaknya saat ini masih menunggu naskah resmi keputusan yang akan disusun PBNU. ”Keputusan Munas akan lengkap, bukan se bagaimana yang tersebar di media sosial yang simpang siur,” tuturnya.

Terpisah, Ketua LBM Jateng, Zaenal Amin mengatakan, dalam Bahtsul Masail Qonuniyyah, terkait poin pemaksaan perkawinan, Jateng menyuarakan tentang hak ijbardalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus diakomodasi. Hak ijbar, kata dia, merupakan hak bapak (orang tua) untuk menentukan calon suami dari anak perempuan yang masih bikr (perawan). Hak ijbar ini, lanjut dia, dibenarkan oleh syariat islam karena tujuannya melindungi anak perempuan agar benar-benar mendapatkan suami yang bertanggungjawab.

Hak ijbar didasarkan pada kamalus syafaqoh (rasa sayang yang sempurna) dari orang tua. Sehingga dalam melaksanakan hak ijbar ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh orang tua agar keputusannya dalam menentukan calon suami dari anak perempuannya betul-betul didasari rasa sayang dan tidak semena-mena. ”Syaratnya, calon suami harus sepadan (kufu), bapak dan anak perempuannya tidak dalam perselisihan (adawah), calon suami dan calon istri juga tdk sedang terjadi permusuhan. Kemudian, calon suami bukan orang yang berpotensi menimbulkan kesengsaraan terhadap calon istri, seperti orang buta dan orang yang buruk akhlaqnya dan mahar yang dibayarkan harus mahar yang standar (mahar mitsl),” katanya menjelaskan.

Terkait pelarangan sebutan kafir pada nonmuslim, Said Aqil mengatakan istilah kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata konstitusi. Karena itu yang ada adalah nonmuslim, bukan kafir. Said Aqil mengisahkan, istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad di Mekah, untuk menyebut orang yang menyembah berhala, tidak memiliki kitab suci dan agama yang benar. ”Tapi Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tidak ada istilah kafir bagi warga Madinah. Ada tiga suku nonmuslim di Madinah, di sana disebut nonmuslim, tidak disebut kafir,” jelas Said, Jumat (1/3).

Rekomendasi kedua, Said menjelaskan berdasarkan konstitusi, tidak boleh ada lembaga yang mengeluarkan fatwa kecuali Mahkamah Agung. Karena itu, hasil musyawarah ini juga bukan fatwa. ”Kalau ini hasil musyawarah ulama, bukan fatwa. Karena Indonesia bukan negara agama beda dengan negara timur tengah yang ada mufti. Namun, tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama.

Maka ada Kementerian Agama tapi tidak ada darul fatwa,” ujarnya. Selain itu, ada tiga rekomendasi lainnya yaitu soal money game, sampah plastik, dan optimalisasi peran NU untuk turut serta menyelesaikan konflik internasional dan mewujudkan perdamaian dunia dengan konsep Islam Nusantara.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed